Jakarta, aliefmedia.co.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pidato tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian kenegaraan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Presiden Prabowo tiba di Kompleks Parlemen pada Jumat pagi dan disambut oleh pimpinan lembaga negara.
Namun sebelumnya, Kehadiran Presiden didahului oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, dan tamu undangan.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa Pemerintah terus bekerja untuk memenuhi amanat rakyat dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
Selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahan, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menjawab berbagai persoalan nasional.
“Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita,” tegas kata Presiden.
Presiden menyampaikan bahwa seluruh kebijakan pemerintah berpedoman pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan kepentingan nasional, percepatan penyelesaian kesulitan rakyat, serta orientasi terhadap kepentingan rakyat dan generasi penerus.
Perkuat Kemandirian Pangan dan Energi
Salah satu penekanan utama Presiden adalah pentingnya kemandirian pangan sebagai bagian dari kedaulatan bangsa.
Pemerintah mencatat Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, antara lain beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Pemerintah juga terus membenahi tata kelola sektor pertanian, termasuk menyederhanakan aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.
Tak hanya itu, Presiden juga menegas kan bahwa birokrasi harus menjadi instrumen yang memudahkan rakyat, bukan menjadi penghambat.
“Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” ujar Presiden.
Di sektor energi, Presiden menyampai kan bahwa penerapan B50 berbasis kelapa sawit telah membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut disebut memberikan penghematan devisa sekitar Rp170 triliun.
Negara Harus Hadir untuk Rakyat
Presiden juga menegaskan bahwa pembangunan nasional harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah terus memperkuat layanan dasar, bantuan sosial, pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam bidang ekonomi kerakyatan, pemerintah mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Hingga saat ini, sebanyak 10 ribu Koperasi Merah Putih telah didirikan dan dioperasikan, dengan 3.300 di antaranya telah beroperasi secara optimal.
Pemerintah menargetkan 30 ribu Koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik pada akhir 2026.
Pemerintah juga mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sebanyak 100 kampung nelayan telah dibangun, dengan target mencapai 1.386 kampung nelayan yang berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026.
Ekonomi Nasional Tetap Tangguh
Dalam pidato kenegaraan terkait penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa perekono mian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidak pastian global.
Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, dan APBN terus diarahkan untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal.
Menurutnya bahwa hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2 persen. Defisit APBN tetap terkendali pada level 0,91 persen terhadap PDB.
“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya,” tegas Presiden.
Kerja Keras untuk Kemerdekaan yang Dirasakan Seluruh Rakyat
Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemerdekaan harus diwujudkan dalam bentuk nyata melalui kesejahteraan, kemandirian, keadilan, dan hadirnya negara di tengah kehidupan rakyat.
Presiden mengingatkan bahwa berbagai capaian pemerintah bukan alasan untuk berpuas diri. Masih terdapat berbagai pekerjaan besar yang harus diselesaikan agar seluruh rakyat dapat merasakan manfaat pembangunan.
“Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat,” tegas Presiden.
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan kerja bersama seluruh elemen bangsa dalam mengisi kemerdekaan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus bekerja secara sungguh-sungguh demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
“Dirgahayu Republik Indonesia. Terus Melaju untuk Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur.”
Sumber : BPMI Sekretariat Presiden
Pewarta : Samudra/Setu Ibrahim
