JENEPONTO, Aliefmedia.co.id – Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII Tahun 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Bone dan Wajo, polemik terkait pengelolaan anggaran persiapan kontingen Kabupaten Jeneponto mulai menjadi sorotan.
Sebanyak 26 cabang olahraga (Cabor) di Kabupaten Jeneponto mempertanyakan kejelasan pencairan anggaran Porprov yang dikelola Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jeneponto. Pasalnya, sebagian besar kebutuhan anggaran untuk mendukung keberangkatan dan persiapan atlet disebut belum terealisasi secara maksimal.
Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kesiapan atlet yang akan berlaga membawa nama Kabupaten Jeneponto pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris KONI Jeneponto, Aroel, menyampaikan bahwa pihaknya masih berupaya memenuhi kebutuhan masing-masing cabang olahraga, termasuk dukungan dana bagi Cabor yang telah lebih dahulu memberangkatkan atletnya ke Bone dan Wajo.
“Kami berusaha, Kak. Sampai hari ini teman-teman Cabor yang sudah berangkat duluan ke Wajo dan Bone itu sudah kami berikan dananya. Tapi kostum seragam belum datang,” ujar Aroel saat ditemui di Gedung KONI Jeneponto, Rabu malam (4/11/2026).
Aroel menambahkan, kostum seragam kontingen, baik untuk defile maupun atlet, direncanakan tiba dari Bandung di Makassar pada Kamis (5/11/2026). Selanjutnya, kostum tersebut akan didistribusikan kepada masing-masing Cabor pada Kamis sore.
Di sisi lain, Ketua Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kabupaten Jeneponto, Andriani, menyayangkan kondisi yang terjadi di tubuh kepengurusan KONI Jeneponto, khususnya terkait kinerja Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB).
Dalam pernyataannya di grup WhatsApp Pejuang Olahraga, Andriani melontarkan kritik keras terhadap kepengurusan KONI yang dinilainya belum mampu memberikan kepastian terkait kebutuhan anggaran menjelang Porprov.
“Game over KONI, terutama KSB. Anggaran diperuntukkan tidak pada tempatnya dan diduga habis sebelum digunakan. Kalang kabut saat dibutuhkan. Contoh kecil baju defile, hari ini baru tiba karena baru juga ditebus pelunasannya, padahal ini bukan kebutuhan mendadak, tetapi sudah lama kami rencanakan,” ungkap Andriani.
Ia bahkan mengkhawatirkan kondisi tersebut dapat berdampak terhadap keberlangsungan pembinaan olahraga di Kabupaten Jeneponto.
“Cabor Jeneponto menuju jurang kehancuran 2026–2030,” sambungnya.
Kritik terhadap pengelolaan anggaran KONI Jeneponto juga disampaikan salah seorang mantan pengurus KONI Jeneponto, Dr. Yasriuddin, M.Pd. Ia meminta agar pengurus KONI segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada seluruh cabang olahraga yang telah dinyatakan lolos mengikuti Porprov.
“Pengurus KONI Kabupaten Jeneponto berikan penjelasan kepada semua Cabor yang lolos Porprov. Buktikan bahwa kita bisa mengatasi masalah tanpa masalah, sebagaimana motto Pegadaian,” tuturnya.
Sementara itu, keresahan disebut tidak hanya dirasakan oleh jajaran pengurus cabang olahraga, tetapi juga mulai dirasakan para atlet dan pelatih. Ketidakjelasan dukungan anggaran dikhawatirkan berpengaruh terhadap intensitas latihan serta kesiapan mental atlet menjelang pertandingan.
“Resah! Kita tidak bisa pungkiri itu. Rata-rata Cabor sampai ke atlet itu resah. Mereka kini tidak intens melakukan latihan karena kurangnya anggaran. Jangankan atlet, pelatih dan Ketua Cabor saja terganggu psikologinya gegara ini,” ungkap salah seorang atlet.
Para insan olahraga berharap pengelolaan anggaran Porprov dapat dilakukan secara transparan, adil, dan proporsional sehingga seluruh cabang olahraga memperoleh dukungan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin transparansi. Jangan sampai ada Cabor yang diistimewakan. KONI Jeneponto harus ingat, jangan sampai keringat kami kering hanya demi nama baik Bupati Jeneponto,” pungkasnya.
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian serius pengurus KONI Jeneponto agar segera memberikan penjelasan secara terbuka .
Penulis: Andi Zulkarnaen
Editor: Redaksi Aliefmedia Nasional
