JENEPONTO, Aliefmedia.co.id – Kelang kaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia suls l pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Jeneponto menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang menjadi perbincangan hangat di giat Coffee Morning bersama seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Jeneponto, Senin (14/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Jeneponto tersebut dihadiri Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, SE., MM., Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si., para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pejabat terkait yang turut hadir.
Forum tersebut dimanfaatkan sebagai ruang koordinasi terbuka untuk membahas berbagai persoalan yang tengah dirasakan masyarakat, terutama menyangkut kelangkaan BBM dan gas LPG 3 Kg, tidak hanya itu kondisi kelistrikan pun , serta pelaksanaan Work From Home (WFH).
Bupati Jeneponto tegaskan bahwa Jangan hanya dengarkan Laporan, tapi anda harus Turun Lihat Kondisi yang sebenarnya.
Bupati Jeneponto H. Paris Yasir dada kesempatan tersebut, menekankan agar persoalan kelangkaan BBM tidak hanya dibicarakan berdasarkan laporan yang diterima di meja pemerintahan.
Karena itu, perangkat daerah harus mampu melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan, termasuk situasi di SPBU, distribusi BBM, serta dampak kelangkaan terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat lainnya.
Selain itu, Bupati juga meminta seluruh OPD terkait untuk memperkuat peman tauan dan koordinasi sehingga pemerin tah daerah memiliki gambaran yang utuh mengenai persoalan yang terjadi.
“Kita harus melihat langsung kondisi di lapangan. Jangan sampai kita mengambil kebijakan hanya berdasarkan informasi yang tidak lengkap,” tegas kata Bupati
Bupati pun mengingatkan bahwa per soalan BBM memiliki dampak berantai. Ketika pasokan terganggu, masyarakat bukan hanya kesulitan mendapatkan bahan bakar, tetapi aktivitas trans portasi, perdagangan, nelayan, pelaku usaha, hingga pelayanan publik juga ikut terdampak.
Kepala OPD Sampaikan Usulan dan Langkah Penanganan
Coffee Morning berlangsung dinamis. Para kepala OPD diberikan ruang untuk menyampaikan kondisi yang ditemukan di lapangan sekaligus memberikan masukan dan usulan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Sejumlah usulan mengemuka, mulai dari perlunya pemantauan distribusi BBM secara intensif, penguatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, hingga memastikan kebutuhan BBM masyarakat dan sektor-sektor yang memiliki keter gantungan tinggi terhadap bahan bakar tetap menjadi perhatian.
OPD didorong untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Setiap informasi yang ditemukan di lapangan harus segera dikomunikasikan sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya.
Dalam forum tersebut juga muncul pentingnya membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pihak terkait, termasuk dalam memastikan informasi mengenai pasokan, distribusi, serta kondisi ketersediaan BBM dapat di ketahui pemerintah daerah secara cepat dan akurat.
Pemerintah daerah dapat merespons persoalan secara lebih terukur, sekaligus menghindari munculnya informasi simpang siur di tengah masyarakat.
Persoalan BBM dan LPG. Juga Harus Ditangani Bersama
H.Paris Yasir menegaskan bahwa persoa lan kelangkaan BBM bukan persoalan satu OPD semata. Dibutuhkan keterliba tan lintas sektor agar penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh.
Karena itu, koordinasi antara perangkat daerah dinilai menjadi kunci, terutama dalam mengidentifikasi titik-titik per soalan dan memastikan setiap laporan dari masyarakat dapat segera ditindak lanjuti.
“Kita tidak ingin hanya mengetahui masalahnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencari solusi dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik,” ujarnya.
Selain BBM, Coffee Morning juga mem bahas kondisi ketersediaan gas dan kelistrikan yang turut menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah daerah men dorong agar setiap persoalan tersebut dipetakan secara jelas, kemudian dicarikan solusi melalui koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
Terkait pelaksanaan WFH, Bupati meminta agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Perang kat daerah harus memastikan bahwa perubahan pola kerja tidak sampai menghambat pelayanan publik.
Dari Coffee Morning Menuju Langkah Nyata
Coffee Morning ini menjadi momentum bagi Pemkab Jeneponto untuk menyatu kan informasi, mempertemukan berbagai perspektif, sekaligus meng himpun usulan dari para kepala OPD dalam menghadapi persoalan yang berkembang di masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemantauan kondisi di lapangan, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan BBM, gas, listrik, dan pelayanan publik.
Coffee Morning bukan sekadar ruang berdiskusi, tetapi menjadi bagian dari upaya memastikan setiap persoalan yang dirasakan masyarakat segera direspons dengan langkah yang nyata, terukur, dan terkoordinasi.bebernya.
Sumber : HumaskominfoJeneponto
Reporter: Ahmad Yani AMN
