Oleh : Chablullah Wibisono
WR I Universitas Batam | Waketum MUI Kepri | Ketua FKUB Kota Batam
Batam lahir dari sebuah visi besar: menjadi gerbang ekonomi nasional di kawasan perbatasan, pusat industri, perdagangan, dan jasa yang bertaraf internasional.
Visi itu berhasil diwujudkan dalam wujud kawasan industri yang luas, pertumbuhan infrastruktur yang pesat, serta arus investasi yang terus mengalir.
Namun, di balik keberhasilan tersebut, kini muncul pertanyaan yang semakin mendesak, apakah kemajuan yang dicapai Batam benar-benar berpijak pada keberlanjutan, atau justru sedang menyiapkan krisis yang lebih besar di masa depan?
Dalam beberapa waktu terakhir, tanda-tanda tekanan lingkungan semakin nyata. Banjir berulang, pencemaran laut, menyusutnya ruang terbuka hijau, serta rusaknya kawasan resapan air menjadi peringatan bahwa keseimbangan antara pembangunan dan alam tengah berada di titik genting.
Kota yang dahulu dirancang dengan konsep modern dan tertata, kini mulai dibayangi konsekuensi ekologis dari ekspansi yang melampaui daya dukung lingkungan.
Air hujan yang seharusnya terserap ke dalam tanah kini mengalir bebas ke permukiman. Drainase kehilangan fungsinya akibat sedimentasi dan penyempitan.
Bukit-bukit diratakan, danau ditimbun, dan kawasan hijau berubah menjadi beton. Alam seolah kehilangan ruang untuk bernapas, sementara masyarakat menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya.
Banjir tidak lagi sekadar gangguan musiman, tetapi telah menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup warga. Rumah terendam, aktivitas ekonomi terhenti, pendidikan anak terganggu, dan mobilitas masyarakat lumpuh.
Kerugian yang muncul bukan hanya bersifat materi, tetapi juga menyentuh rasa aman, stabilitas sosial, dan kualitas hidup masyarakat.
Masalah ini sejatinya tidak dapat dilepaskan dari cara kita memaknai pembangunan. Selama ini, keberhasilan sering diukur dari pertumbuhan ekonomi, luas kawasan industri, dan besarnya nilai investasi.
Sementara daya dukung lingkungan, ketahanan sosial, dan keberlanjutan hidup kerap berada di urutan sekunder. Pembangunan berjalan cepat, tetapi refleksi etik atas dampaknya sering tertinggal.
Padahal Batam bukan hanya kota industri. Ia adalah kota kepulauan yang memiliki potensi maritim luar biasa. Laut, pesisir, dan ekosistemnya adalah sumber kehidupan, sumber ekonomi, sekaligus ruang budaya.
Namun dalam praktiknya, laut masih sering diperlakukan sebagai wilayah pinggiran , tempat reklamasi, pembuangan limbah, dan perluasan aktivitas industri tanpa kontrol ekologis yang kuat.
Konsekuensinya kini mulai dirasakan masyarakat pesisir. Wilayah tangkap nelayan menyusut, kualitas perairan menurun, hasil tangkapan tidak lagi sebanding dengan biaya melaut, dan tekanan ekonomi semakin berat.
Di tengah pertumbuhan kota yang gemilang, justru muncul kesenjangan baru antara pusat kemajuan dan pinggiran kehidupan.
Dalam konteks inilah, pendekatan Blue Economy menjadi semakin relevan dan mendesak. Blue Economy bukan sekadar konsep ekonomi kelautan, melainkan paradigma baru pembangunan yang menempatkan laut sebagai pusat keberlanjutan.
Ia menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan secara bijak, efisien, dan berkeadilan, bukan dieksploitasi habis-habisan, tetapi dikelola untuk jangka panjang.
Perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari berbasis konservasi, industri pengolahan hasil laut bernilai tambah, serta pemanfaatan energi terbarukan dari laut adalah contoh jalan pembangunan yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi tanpa menghancurkan ekosistem.
Di sinilah laut tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi mitra strategis pembangunan.
Namun perubahan arah ini tidak akan terwujud tanpa keberanian kebijakan. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penjaga keseimbangan ekologis dan keadilan sosial.
Penataan ruang harus ditegakkan secara konsisten. Pengawasan industri harus diperketat. Hukum lingkungan harus berdiri tegak tanpa kompromi.
Pada saat yang sama, masyarakat juga harus mengambil peran aktif. Kesadaran menjaga lingkungan, keberanian mengawasi pembangunan, dan partisipasi dalam proses kebijakan adalah fondasi utama kota yang sehat.
Pembangunan yang berkelanjutan tidak mungkin lahir dari kerja pemerintah semata, tetapi dari kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Hari ini, Batam sesungguhnya sedang berdiri di ambang pilihan sejarah. Ia bisa terus melaju sebagai kota industri dengan risiko ekologis yang semakin besar.
Atau ia bisa memilih jalan yang lebih bijaksana, membangun dengan keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan.
Pilihan itu akan menentukan wajah Batam di masa depan apakah ia menjadi kota yang besar tetapi rapuh, atau kota yang tumbuh kokoh karena berpijak pada kelestarian alam dan kesejahteraan warganya.
Sebab pada akhirnya, kemajuan sejati sebuah kota tidak diukur semata dari tingginya gedung, luasnya kawasan industri, atau besarnya nilai investasi, melainkan dari kemampuannya menjaga alam, melindungi rakyat, dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar menghadirkan kehidupan, bukan sekadar pertumbuhan.(AMN)