Takalar, aliefmedia.co.id — Jagat media sosial Kabupaten Takalar propinsi Sulawesi Selatan kembali memanas. Sebuah postingan Facebook dari akun “Tanadoang” berisi surat terbuka kepada Bupati Takalar, Ketua DPRD Takalar, dan Direktur RSUD Takalar viral dan menuai reaksi luas publik. Isi surat itu lugas, emosional, dan penuh kekecewaan: pelayanan rumah sakit daerah dinilai mengecewakan hingga “menyiksa masyarakat”.
Penulis surat mengisahkan anaknya mengalami patah tulang lengan dan telah dua kali menjalani rontgen. Ia mendaftar operasi melalui aplikasi Mobile JKN pada 9 Februari 2026 dan mendapat antrean nomor 30 di Poli Orthopedi untuk Kamis, 12 Februari 2026.
Pukul 08.30 WITA, keluarga pasien sudah berada di poli dengan perlengkapan lengkap. Namun pelayanan baru diterima pukul 13.07 WITA. Dokter kemudian menjadwalkan operasi pada 20 Februari 2026 dan memberikan pengantar pemeriksaan laboratorium.
Masalah muncul ketika petugas laboratorium menyatakan pelayanan sudah tutup pukul 12.00 dan meminta pasien datang kembali keesokan harinya. Keluarga pasien mengaku keberatan dan marah.
“Bukankah Lab biasanya buka 24 jam? Dokter mulai jam 10.00, kenapa Lab tutup jam 12.00? Harusnya saling menyesuaikan,” tulisnya.
Keluhan tersebut ditutup dengan kalimat yang menyentil slogan daerah: “Tidak konek dengan slogan TAKALAR CEPAT.”
Postingan itu dibagikan ke berbagai grup, termasuk “Kabar Takalar”, dan memantik komentar beragam.
Sebagian warganet mencoba menenangkan situasi. Akun Dharmawati Kanank menulis, “Tutup sementara ji itu kayaknya pak, karena jam 12 waktu istirahat. Jam 1 biasanya buka kembali.”
Namun kritik lebih keras datang dari akun Bunga Biraeng yang menyebut pelayanan RS Takalar “sudah lama bobrok” dan mendesak Bupati melakukan evaluasi kinerja. Ia bahkan menilai implementasi slogan “Takalar Cepat” tidak tercermin dalam pelayanan.
Akun Isya Fitria Saad ikut menyuarakan dukungan, mengeluhkan antrean obat hingga sore hari dan menyebut slogan “30 menit selesai” sebagai “nonsens” bila tak terbukti di lapangan.
Komentar-komentar ini menunjukkan bahwa keluhan bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari akumulasi keresahan sebagian masyarakat.
Di tengah derasnya kritik, akun resmi RSUD Takalar memberikan tanggapan terbuka:
“Mohon maaf atas ketidaknyamanannya bapak atas pelayanan kami, insyaallah kami membuka ruang untuk berdiskusi atas miss komunikasi yang terjadi Pak.”
Pernyataan ini menunjukkan sikap terbuka dan kesediaan berdialog.
Namun publik menunggu lebih dari sekadar permintaan maaf—mereka menuntut perbaikan sistem yang konkret dan terukur.
Secara normatif, pelayanan rumah sakit daerah memang dihadapkan pada berbagai keterbatasan: jumlah tenaga medis, beban pasien BPJS, serta pembagian jam kerja unit penunjang seperti laboratorium. Tidak semua layanan laboratorium rawat jalan beroperasi 24 jam; umumnya layanan 24 jam difokuskan pada instalasi gawat darurat (IGD).
Namun persoalan yang disorot warga bukan semata jam operasional, melainkan sinkronisasi sistem pelayanan. Jika dokter poli mulai pelayanan pukul 10.00 dan pasien baru mendapat giliran lewat tengah hari, sementara laboratorium tutup pukul 12.00, maka terjadi potensi ketidakefisienan yang merugikan pasien—terutama pasien dari luar kota yang sudah lelah, lapar, dan cemas menghadapi operasi anaknya.
Di sinilah urgensi evaluasi manajerial muncul.
DESAKAN TINDAKAN LEBIH TINGGI
Surat terbuka ini secara langsung ditujukan kepada Bupati dan Ketua DPRD Takalar. Artinya, publik meminta pengawasan dan evaluasi di level kebijakan, bukan hanya penyelesaian internal.
Langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah antara lain: Audit layanan dan jam operasional unit penunjang.
Evaluasi standar waktu tunggu poli dan farmasi.
Penyesuaian SOP agar selaras dengan slogan pelayanan cepat.
Forum dengar pendapat terbuka dengan masyarakat.Transparansi hasil evaluasi menjadi kunci untuk meredam spekulasi dan memulihkan kepercayaan publik.
Perlu ditegaskan, keluhan warga adalah hak yang sah. Namun di sisi lain, RSUD sebagai institusi pelayanan publik juga memiliki beban dan tantangan struktural yang tidak ringan. Berimbang berarti memberi ruang klarifikasi sekaligus memastikan tidak ada pembiaran atas dugaan ketidakefisienan.
Kasus ini menjadi alarm keras: ketika satu keluhan viral, itu bisa menjadi cermin persoalan yang lebih luas.
Kini publik menunggu—apakah ini hanya akan menjadi riuh sesaat di media sosial, atau menjadi momentum pembenahan nyata demi pelayanan kesehatan yang manusiawi, profesional, dan benar-benar “cepat” bagi masyarakat Takalar.
Laporan : Asruddin jangga
Redaktur : Faisal Muang