Aliefmedia.co.id, Jakarta – Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, S.E., M.M., menerima penghargaan prestisius atas komitmennya dalam mengimplemen tasikan skema Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (Ecological Fiscal Transfer/EFT). Jakarta,5 Agustus 2025
Penghargaan ini diserahkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologi (KMP-PE), melalui Direktur Pattiro, Fitria Muslih, dalam acara Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI (Konfernas VI) yang diselenggarakan di Jakarta, 4–7 Agustus 2025.
Pencapaian ini menjadi refleksi nyata atas upaya Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mendorong kebijakan fiskal yang mendukung kelestarian lingkungan dan berkeadilan ekologis.
Dalam laporannya, Fitria Muslih mengungkapkan bahwa saat ini tercatat 46 pemerintah daerah di Indonesia telah mengadopsi pendekatan pendanaan ekologis berkat dukungan advokasi masyarakat sipil.
Meskipun demikian, masih tergolong terbatas, angka ini menjadi pijakan penting dalam pencapaian target kontribusi nasional (NDC) Indonesia untuk penanganan perubahan iklim pada tahun 2030.
“Ecological Fiscal Transfer adalah alat kebijakan yang sangat strategis untuk memperkuat upaya pelestarian lingku ngan hidup. Perlu ada penguatan di tingkat nasional agar skema ini semakin terintegrasi dalam kebijakan publik,” jelas Fitria.
Mengusung tema “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transfor matif”,
Konfernas VI menghadirkan berbagai tokoh nasional dan daerah, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ph.D., Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal Paliwang, dan Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli. Acara ini juga dihadiri para kepala daerah yang telah menginisiasi program pendanaan ekologis di wilayah masing-masing.
Bupati Jeneponto H.Paris Yasir menyam paikan apresiasi atas penghargaan yang diterima, sekaligus menegaskan komit men Pemkab Jeneponto untuk terus memperkuat kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
“Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga pengingat tanggung jawab bagi kami untuk terus merancang dan menjalankan kebijakan yang menjun jung prinsip keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Paris Yasir.
Konferensi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor pembangunan lainnya dalam mewujud kan tata kelola pendanaan yang adil secara sosial dan ekologis. Harapannya, Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan krisis iklim yang kemung kinan akan terjadi kedepannya.(AMN)